resensi " Timor - timor satu menit terakhir "

Judul: Timor Timur, Satu Menit Terakhir
Penulis: CM Rien Kuntari
Penerbit: Mizan Pustaka, Bandung
Cetakan: November 2008
Tebal: 483 halaman

Peristiwa lepasnya Timor Timur (Timtim) dari Indonesia diwarnai berbagai konflik, baik secara politik maupun sosial. Bahkan konflik tersebut berujung pada pertumpahan darah. Hal yang mengusik keingintahuan adalah, bagaimana seorang juru warta harus bersikap di tengah konflik tersebut.
Dalam buku ini, Rien menyampaikan banyak pengalamannya selama melakukan tugas jurnalistiknya yang mungkin tidak pernah ia tulis dalam pemberita. Salah satu alasannya adalah untuk meredam konflik ataupun gesekan sosial yang semakin melebar. Sebab, seperti dikisahkan Rien, tulisan dalam media dapat mengubah sikap kelompok-kelompok tertentu di Timtim dalam sekejap. Kemarahan kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan dapat terpicu setelah mengetahui tulisan yang dimuat di dalam media.
Hal lain yang menarik dari buku ini adalah keterusterangan Rien dalam mengungkapkan fakta yang ditemuinya di Timtim, misalnya saja ia mengisahkan bagaimana kekejaman kaum milisi menghabisi rombongan misonaris yang hendak pergi ke Los Palos dari Baucau. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan September 1999. Pada saat itu, sembilan orang tewas dengan menyedihkan, di antara para misionaris terdapat seorang sopir, dua orang pemudi, dan satu orang wartawan.
Hal lain yang menarik dalam buku ini adalah bagaimana sebagai seorang wartawan Rien memiliki tanggung jawab yang tidak sekadar menuliskan berita secara netral tetapi berpikir dengan spektrum ataupun kepentingan yang luas. Misalnya saja ketika ia menghadiri homili Uskup Mgr Filipe Ximenes Belo, SDB pada misa penutupan bulan Oktober, atau bulan devosi kepada Bunda Maria.
Isi khotbah tersebut membuat Rien bertanya-tanya, apakah benar ia tengah mendengar khotbah dari seorang penerima Nobel Perdamaian? Jika menuruti keinginan hati, mungkin Rien ingin menuliskan apa yang didengarnya itu ke dalam berita. Namun pada saat itu ia teringat kepada Xanana, Taur Matan Ruak, dan Falur Rate Laec. Ketiga tokoh Timtim yang tidak pernah lepas dari senjata itu justru selalu meniupkan angin perdamaian, rekonsiliasi dan perdamaian.
Akhirnya, Rien memilih memihak kepada Xanana dan kawan-kawannya. Ketimbang menuliskan berita yang berisi ucapan menyakitkan dari sang uskup yang mungkin akan menyulut gesekan yang lebih luas, baik ia menuliskan berita yang lebih menyejukkan setiap pihak. Sebab dengan begitu perdamaian di Timtim akan lebih mudah terwujud.
Secara garis besar, dalam buku ini dapat dilihat bagaimana seorang wartawan menjalankan tugasnya. Wartawan tidak hanya dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam menjalankan profesinya, serta keberanian dalam menghadapi situasi yang paling ekstrem, tetapi juga mempunyai hati untuk menentukan keutamaan.

tugas sejarah Reformasi

RUMUSAN MASALAH
1. Apakah sebab adanya tuntutan reformasi?
2. Bagaimanakah kronologi jatuhnya orde baru?
3. bagaimanakah kondisi politik Indonesia pasca reformasi?

PEMBAHASAN

SEBAB ADANYA TUNTUTAN REFORMASI
1. Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.
3. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi.
5. Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan.
6. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut.

KRONOLOGI JATUHNYA ORDE BARU
Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (Single Majority) mendapat tekanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah.
Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum. Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

KONDISI POLITIK INDONESIA PASCA REFORMASI
Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Habibie
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
Selanjutnya pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah tentang pelilihan umum secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.

KRONOLOGI JATUHNYA ORDE BARU

KRONOLOGI JATUHNYA ORDE BARU
Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (Single Majority) mendapat tekanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah.
Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum. Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah tentang pelilihan umum secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.
FAKTOR REFORMASI
Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
1. Runtuhnya Orde Baru
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
SETELAH 21 MEI
2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Habibie
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

resensi bengkel kreativitas

Judul : Bengkel Kreativitas
Penulis : Jordan E. Ayan
Penerbit : KAIFA
Cetakan : II, November 2002
Tebal : 312 halaman



Sebuah permainan menyenangkan menelusuri ladang kreatifitas yang kaya. Buku Bengkel Kreatifitas Ayan ini ditakdirkan untuk membuat pola pikir penikmatnya menjadi lebih menarik dan orisinal.
Bengkel Kreatifitas adalah sebuah survey ide untuk melejitkan kreatifitas yang mengasikkan dan menyenangkan. Antisiasme Jordan Ayan sulit dibantah dan setiap penikmat buku ini akan mendapatkan strategi yang sesuai.
Bengkel Kreatifitas adalah buku panduan untuk membebaskan semangat kreatif yang penuh inspirasi sekaligus praktis. Masa dapan adalah milik mereka yang mampu membentuknya. Buku unik Jordan Ayan ini akan menunjukan cara membentuk masa depan, yaitu dengan menyediakan kunci untuk membuka ide-ide cemelang. Didalam buku ini kita mendapatkan sepuluh cara untuk menemukan ide-ide pamungkas melalui pergaulan, lingkungan, perjalanan, permainan, alam bawah sadar, seni, teknologi, berfikir, bacaan, dan jiwa kreatif.
Setelah membaca buku ini penulis berharap, bila anda merasa anda bukan tipe orang yang kreatif, maka anda pasti akan merubah pikiran setelah membaca buku Bengkel Kreatifitas ini. Jordan Ayan akan mengajak anda untuk menjadikan seluruh dunia anda menjadi bengkel guna menempa kembali kraetifitas anda. Perkakas yang akan anda temukan dalam bengkel ini bukanlah palu atau obeng, melainkan sepuluh strategi yang dapat anda gunakan untuk membongkar, memasang, merakit, dan mengembangkan daya kretif anda.
Baik anada ingin lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide baru ditempat kerja anda, maupun mencari inspirasi untuk kegiatan pribadi, seperti menulis atau melukis, buku ini akan membantu anda meluaskan wawasan dan menyulut semangat kreatif anda.

resensi soekarno

Judul: Suka Duka Fatmawati Sukarno
Penulis: Kadjat Adra’i
Penerbit: Yayasan Bung Karno
Tebal: 312 Halaman
Terbit: 2008
Jejak-Jejak Fatmawati Sukarno
PUNCAK dari keluhuran ilmu pengetahuan adalah terwujudnya sikap toleransi. Bukan ditandai dengan lahirnya sebuah pemikiran brilian atau mahakarya yang sempurna. Karena dalam sikap toleransi, bukan sekadar terkandung kesediaan menerima perbedaan dengan lapang, juga melahirkan ketulusan untuk mengulurkan maaf atas kesalahan yang timbul akibat perbedaan.
Menapak-tilasi perjalanan hidup Fatmawati Sukarno –mendiang First Lady pertama Republik Indonesia- begitu kental sikap toleransi yang dimiliki. Sejak remaja, Tema –demikian Fatmawati dipanggil kedua orangtuanya Hasan Din dan Siti Hadjah- telah menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Beliau tak merasa malu berjualan kacang rebus untuk membantu perekonomian orangtuanya yang hidup serba sederhana.
Bahkan ketika Bung Karno yang terpikat dengan kecantikan Teratai dari Bengkulu –julukan Fatmawati- hendak menyuntingnya, tak segera diterima karena mengetahui tokoh pergerakan nasional itu sudah beristri bernama Inggit Garnasih. Dia begitu menentang poligami meski mengetahui dalam Islam seorang lelaki diperbolehkan beristri lebih dari satu.
Kesetiaannya mendampingi Proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama dan keluhuran budinya, mendapat ujian ketika Bung Karno menyatakan hendak menikah kembali. Meski hatinya menolak, Fatmawati yang baru saja melahirkan Guruh Sukarno Putra dengan berat hati mengizinkan Bung Karno menikahi Hartini.
Namun, beliau menunjukkan sikapnya yang konsisten menentang poligami dengan meninggalkan Istana dan kelima anak yang disayanginya. Cemburu dengan madunya, marah dengan sikap Bung Karno, sudah pasti, namun beliau tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena dia tahu Hartini tak bisa disalahkan dan Bung Karno masih begitu dia cintai.
Itu sekelumit dari sikap luhur dan konsistensi sikap ibu Fatmawati yang direkam dalam buku Suka Duka Fatmawati Sukarno yang ditulis wartawan senior Kadjat Adra’i. Buku setebal 312 halaman yang diterbitkan Yayasan Bung Sukarno, secara detail menampilkan lebih dekat sosok Ibu Fatmawati.
Pelbagai hal tentang ibu Fat –panggilan untuk Ibu Fatmawati-, seperti kegemarannya memasak, kecintaannya terhadap budaya nusantara, cara membesarkan kelima putranya, meredakan pertikaian lawan politik suaminya dengan bersilaturahmi, dan ketulusannya memaafkan Bung Karno yang melukai hatinya. Buku ini pun menyajikan kehidupan keluarga Bung Karno yang harmonis dan humanis.
Buku ini seperti kepingan yang melengkapi kehidupan dan sosok Bung Karno dari sisi paling humanis. Bahkan kejenakaan beliau bersama anggota keluarga dan kehidupan di Istana, termasuk berbagai isu spiritual yang melekat pada dirinya disajikan dengan cara yang menyegarkan.
Buku ini dalam porsi yang pas, menampilkan kelebihan dan kekurangan Bung Karno sebagai seorang ayah, lelaki, dan pemimpin. Sikap toleransi Bung Karno pun tercermin dari penghargaan istri beliau yang luhur dan halus. Mau bersikap berbeda, namun bersedia memaafkan tanpa memudarkan sedikitpun rasa cintanya. Seperti dalam pesan yang tertulis ketika melepas jenazah Bung Karno dari Wisma Yaso,” Tjintamu menjiwa rakyat, Tjinta Fat.”

resensi rendra

Judul: Rendra, Ia tidak Pernah Pergi
Tebal: xv + 388 halaman
Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Jakarta
Tahun: September 2009


Karya-karyanya Rendra tidak hanya respon terhadap kondisi di sekitarnya, namun juga menunjukkan berbagai gagasan mengenai kebudayan yang luas dan menembus waktu.
Itulah yang dapat ditangkap dari buku ini. Dari buku ini pertama-tama pembaca dapat melihat bagaimana "ketegangan" antara Rendra dengan realitas yang terjadi di sekitarnya. Ketegangan disebabkan Rendra melihat ada yang keliru dalam arah kebudayaan.


Rendra mencium bahwa kebudayaan Indonesia tengah berada dalam posisi yang tersingkirkan. Artinya, tidak banyak orang yang memikirkannya secara serius untuk memperbaiki keadaan, sebaliknya atas nama perkembangan ataupun pembangunan, perlahan-lahan kebudayaan masyarakat kian disisihkan, dan akar hal ini telah terjadi sejak masa kolonial.


Rendra mencontohkan bagaimana Herman Willem Daendels yang membangun jalan berdasarkan kepentingan perdagangan, pertahanan militer dan kekuasaan. Implikasi dari itu semua itu adalah tumbuhnya sebuah ruang metropolitan. Orang-orang desa yang sebelumnya melakukan perdagangan dengan pembagian waktu berdasarakan hari pasaran dan penghayatan kosmis, kini berebut mendirikan rumah tepat di tepi jalan yang dibangun oleh Daendels (hal. 216). Akibatnya, ketidakseimbangan kosmis terjadi.


Tentu saja hal semacam itu tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga pada masa kini. Ambil saja contoh pembangunan hipermarket di kota-kota besar. Keberadaan hipermarket tersebut tidak hanya menggeser pedagang kecil, tetapi juga telah mengancam keberadaan pasar tradisional.


Pada masa lampau pasar adalah tempat terjadinya pertemuan berbagai kebudayaan. Tetapi kini interaksi tersebut terancam. Proses tawar-menawar yang menjadi pemandangan lumrah di pasar tradisional kini digantikan dengan belanja yang menghilangkan hak pembeli untuk melakukan penawaran.


Itu sebabnya Rendra secara tegas mengungkapkan bahwa sesuatu yang bersifat tradisional layak untuk dipertimbangkan kembali. Sebab bagaimanapun, tradisi lama dan kearifan tradisional dapat diolah kembali untuk memperkuat kohesi masyarakat, sekaligus sebagai modal untuk membangun bangsa dengan lebih baik dan manusiawi.


Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah hal yang dilakukan oleh Rendra merupakan sesuatau yang sia-sia? Bukankah pementasan teater maupun pembacaan sajak yang dibawakan oleh Rendra tidak banyak membawa perubahaan secara signifikan?


Ternyata Rendra memiliki idealisme tersendiri dalam hal tersebut.. Bagi Rendra. Seperti dikutipkan oleh Mudji Sutrisno dalam tulisan dalam buku ini, Fenomena Koko dan Rendra Secara Budaya (Hal. 53), bahwa bagi Rendra seseorang boleh saja merasa lelah dan merasa sia-sia memikirkan gambaran keadaan manusia masa kini, namun ia tidak boleh berhenti berjuang dan bersuara memperjuangkan tegaknya martabat manusia Indonesia.


Rasanya, ungkapan Rendra tersebut bukan tanpa alasan. Rendra sendiri yakin bahwa Indonesia masih memiliki masa depan. Ini dapat ditangkap lewat ucapannya dalam sebuah wawancara. Menurut Rendra Indonesia masih punya masa depan selama masih ada pengusaha menengah dan orang-orang muda.


Menurutnya, pengusaha menengah telah terbukti kekenyalannya sejak masa tanam paksa di jaman Belanda. Kini pengusaha menengah telah dapat menyerap tenaga kerja hingga 30 juta orang. Sedangkan anak muda, dalam pengamatan Rendra, kini semakin banyak melahap buku-buku humaniora, dan semakin kritis dalam menggugat masalah-masalah kebangsaan. Bagi Rendra, fenomena ini merupakan investasi budaya.


Selain itu, Rendra juga ternyata bukan sosok yang hanya memikirkan masalah kesenian. Ia pun memikirkan bagaimana orang-orang yang hidup dari kesenian. Rendra paham benar, di Indonesia orang tidak dapat hidup melulu dari kesenian. Bahkan ia dan anggota Bengkel Teater pernah mengalami kesulitan keuangan pada tahun 1970-an.


Menurut Rendra, sulitnya menggantungkan hidup dari teater disebabkan di Indonesia belum ada infrastruktur yang memungkinkan para pemain teater bisa berkarya secara total. Di sejumlah negara maju infrastruktur semacam itu sudah dibangun. Di negara-negara semacam ini para penggiat teater tidak hanya didukung oleh agen yang profesional, tetapi juga lembaga lain, sebutlah bank, yang siap mendukung kegiatan teater. Kenyataan ini menunjukkan bahwa seluruh pihak memang memiliki keperdulian terhadap kebudayaan,


Itu sebabnya Rendra bertekad untuk membuat orang-orang dalam Begkel Teater menjadi lebih sejahtera. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Rendra berkaitan dengan Bengkel Teater dan para anggotanya. Dalam wawancara yang dilakukan pada tahun 1989 tersebut, Rendra mengungkapkan keinginnya untuk mendirikan sebuah padepokan (hal.149)yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan ekonomi anggota Bengkel Teater dapat terpenuhi.


Buku yang terdiri dari sejumlah tulisan yang ditulis oleh budayawan, sastrawan, sampai wartwan ini memang tidak dapat dikatakan mewakili secara keseluruhan gagasan kebudayaan seorang Rendra. Namun, paling tidak, terbitnya buku ini telah membantu terkumpulnya berbagai gagasan kebudayaan Rendra yang masih tercecer di berbagai media